UII Jalin Kerjasama dengan Kota Pekalongan dan Kabupaten Purworejo

Sinergi antara universitas dan pemerintah daerah maupun pemerintah kota semakin menunjukkan tren positif. Kerjasama antara dua pihak ini dinilai merupakan wujud ideal dari kolaborasi antara akademisi dan birokrat dalam mewujudkan pembangunan sebuah daerah. Akademisi yang diwakili universitas dapat memberikan keahlian dan kompetensi keilmuan yang dibutuhkan. Sedangkan birokrat yang diwakili pemerintah daerah memberikan kesempatan dan akses bagi akademisi untuk melakukan pengabdian masyarakat.

Seperti tergambar dalam sinergi kerjasama antara UII dengan dua kabupaten kota di Jawa Tengah, yakni Pemerintah kota (Pemkot) Pekalongan dan Pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Purworejo. Kerjasama antara ketiga pihak diresmikan melalui penandatanganan nota kesepahaman yang berlangsung di Fakultas Ekonomi UII, Rabu (23/8). MoU menjadi payung hukum yang menaungi berbagai kerjasama di dalamnya, seperti penerjunan kuliah kerja nyata, pendampingan pengelolaan dana desa, dan perencanaan pembangunan wilayah.

Rektor UII, Nandang Sutrisno, SH., LLM., M.Hum.,Ph.D menyambut baik atas inisiatif untuk menggandeng UII sebagai mitra strategis kerjasama. “Sudah menjadi keniscayaan bahwa universitas harus ikut berkontribusi membangun daerah, karena keberadaan universitas harus memberi manfaat”, katanya.

Menurutnya, UII memiliki berbagai program kerjasama unggulan yang dapat diimplementasikan bersama pemerintah daerah. Seperti UII memiliki program Sekolah Lurah yang mengajak para kepala desa untuk terampil mengelola dana desa. Di bidang lain, UII juga berpengalaman dalam merintis suatu daerah menjadi kawasan ekowisata budaya, seperti Program Bambooland Desa Bambu di wilayah Ngepring, Pakem, Sleman.

Sementara Bupati Purworejo, Agus Bastian, SE, MM mengatakan daerah yang dipimpinnya memiliki potensi wilayah yang perlu digarap secara maksimal. Hal ini membutuhkan bantuan dari para pakar dan akademisi untuk memberi masukan bagaimana memaksimalkan potensi yang ada.

“Wilayah kabupaten kami sangat luas yakni mencapai sekitar 1.000 km2 dan terdiri dari 494 desa dan 16 kecamatan. Daerah kami juga sangat strategis karena menjadi kawasan segitiga emas yang menghubungkan wilayah pantura dan pantai selatan”, terangnya.

Ia menilai dengan kondisi seperti itu pihaknya membutuhkan bantuan UII untuk membekali para pejabat pemerintahan di desa agar dapat mengelola dana desa senilai 1M Rupiah dengan maksimal.

Walikota Pekalongan, H. Achmad Alf Arslan Djunaid, S.E. juga menekankan bahwa untuk memajukan sebuah kota dibutuhkan empat komponen pokok yang harus saling melengkapi. “Keempatnya adalah akademisi/universitas, aparatur sipil yang profesional, LSM, dan warga masyarakat yang peduli. Kerja dari empat komponen ini sangat menentukan percepatan pembangunan suatu kota”, jelasnya.

Kota Pekalongan sendiri sebenarnya tidak memiliki wilayah yang terlampau luas. Namun demikian, ada satu masalah yang menjadi problem laten kota ini, yaitu pasang air laut atau rob yang menjadi bencana langganan. Untuk mengatasi hal itu, pihaknya berencana menggalakkan penanaman dan konservasi mangrove di wilayah pesisir. Ia melihat UII memiliki kapabilitas untuk menyukseskan hal itu.