Tingkat ICOR Indonesia Tertinggi di ASEAN
Dr. Mochammad Jasin, Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menyampaikan materi kuliah umum di hadapan ratusan mahasiswa Progam Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia (FE UII), di Gedung Prof Dr Ace Partadiredja UII, Kamis (6/4). Dalam kesempatan ini Mochammad Jasin memaparkan materi tentang peningkatan peran audit investigatif dalam menunjang keberhasilan APBN di masa yang akan datang.
Secara resmi jalannya kuliah umum dibuka oleh Ketua Program Studi Akuntansi FE UII, Dekar Urumsah, Drs., S.Si, M.Com (IS), Ph.D. Dalam sambutannya Ia berharap dengan diselenggarakanya kuliah umum tersebut dapat menambah pengetahuan mahasiswa Progam Studi Akuntansi mengenai peran audit investigatif dalam menunjang keberhasilan APBN.
“Tidak banyak mahasiswa memperoleh kesempatan sharing pengalaman dari beliau. Dengan sharing pengalaman dari pembicara, harapan kami ke depan akan muncul Mochammad Jasin muda dari UII”, imbuh Dekar Urumsah.
Disampaikan Mochammad Jasin Indonesia masih berada pada tingkat ICOR (Incremental Capital Output Ratio) tertinggi di ASEAN sebesar 5 persen, sedangkan rata rata ASEAN 3,5 persen. Hal ini menurutnya sebagai akibat dari banyaknya praktik mark-up dan korupsi. Selain itu kebocoran APBN atau Pembanguna yang mencapai 45 persen juga menjadi masalah bagi kondisi Indonesia.
Oleh karenanya menurut Mochammad Jasin penting untuk Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) yang dituangkan dalam perencanaan dan Program Kerja Tahunan harus disusun Indikator kinerjanya, target capaian kinerja, evaluasi kinerja dan rekomendasi perbaikan kinerja K/L.
Mochammad Jasin juga menjelasakan modus operandi korupsi yang kerap dilakukan DPRD yakni memperbesar mata anggaran untuk tunjangan dan fasilitas anggota dewan, menyalurkan dana APBD bagi anggota dewan melalui yayasan fiktif dan memanipulasi perjalanan dinas. Sedangkan modus operandi pejabat daerah kerap kali pada pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan mark up harga dan merubah spesifikasi barang.
Oleh sebab itu DMochammad Jasin menerangkan pentingnya bagi lembaga audit investigasi untuk bersikap independen dalam mengidentifikasi penyebab dan kemungkinan adanya kecurangan penyelenggaraan APBN (froud). Audit investigasi bertujuan mendapatkan keyakinan yang memadai (reasonable assurance) mengenai apakah froud tersebut benar terjadi berdasarkan bukti audit yang kuat dan valid.
Lebih lanjut Dr. Mochammad Jasin mengatakan masih banyak kendala dalam melakukan audit investigasi dalam rangka menemukan bukti kecurangan di indonesia. Bebarapa kendala di antaranya banyaknya aparat hukum yang belum memahami financial system, keberadaan negar negara tax haven, keberadaan underground banking system, belum adanya single Identification Number (SIN) serta belum adanya sentralisasi data nasabah perbangkan dan kerahasiaan perbankan. (BDY/RS)
