Rektor UII Kembali Dilantik Sebagai Ketua APTISI Wilayah V
Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Wilayah V Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelar Pelantikan Pengurus Masa Bakti 2023-2027 bertempat di Universitas Amikom Yogyakarta pada Senin (5/8). Pelantikan Pengurus ini juga secara resmi mengangkat Rektor UII, Fathul Wahid sebagai Ketua APTISI Wilayah V DIY untuk kedua kalinya.
Kegiatan diawali penyampaian sambutan dari Rektor Universitas Amikom, Prof. Dr. M. Suyanto, M.M., tentang lesson learned untuk perguruan tinggi swasta (PTS) dalam menghadapi tantangan-tantangan ke depan khususnya dalam mengembangkan inovasi maupun unit bisnis. Dilanjutkan dengan pembacaan surat keputusan oleh pengurus APTISI pusat, dan pengambilan sumpah pelantikan pengurus masa bakti 2023-2027 oleh Ketua APTISI Pusat, Dr. Ir. H.M. Budi Djatmiko, M.Si., MEI.
Fathul Wahid dalam sambutannya setelah diambil sumpah mengatakan terpilihnya untuk kedua kalinya sebagai ketua ini seperti remediasi, karena periode sebelumnya belum menyelesaikan ‘ujian’ dengan baik sehingga diperpanjang masa ‘ujiannya’.
“Alhamdulillah, selama kepengurusan sebelumnya, saya banyak dibantu oleh teman-teman, keguyuban kita kembangkan sehingga kita bisa melewati pandemi dengan beragam ikhtiar, salah satunya dengan penerimaan (PMB) bersama yang saat ini sudah masuk tahun ke-4 dan saya mendapatkan informasi bahwa sebagian merasa terbantu untuk mengembangkan perguruan tingginya, dan kita berharap PMB menjadi program bersama yang akan terus dijalankan kedepannya,” tutur Fathul Wahid
Lebih lanjut, Fathul Wahid menjelaskan banyak tantangan yang dihadapi oleh perguruan tinggi swasta (PTS) salah satunya ialah PMB. Banyak isu yang ada dalam tantangan ini selain sebagian PTN yang menerima mahasiswa baru dengan jumlah yang agak berlebihan, tetapi ada isu lain seperti daya beli masyarakat yang menurun dan berubahnya prioritas pengeluaran keluarga yang mana hal ini agak sulit dibuktikan tetapi agak mudah dipercaya. Sehingga, kedepannya perlu memastikan bahwa PTS tetap bisa hadir memberikan kontribusinya untuk mendidik aktor-aktor peradaban Indonesia.
“Peran PTS tidak bisa dipandang sebelah mata, walaupun proporsi mahasiswa Indonesia yang berkuliah di PTN mencapai lebih dari 50% tapi setidaknya ada dua hal yang tidak bisa diberikan oleh PTN yaitu distribusi geografis yang mana PTS menjangkau hingga pelosok negeri yang mungkin pemerintah tidak mampu menjangkaunya dan biaya perkuliahannya bisa jauh lebih rendah dari PTN,” paparnya.
“Saya rasa pemerintah harus berterima kasih kepada PTS karena peran yang luar biasa dan mandiri dalam pengelolaannya. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini mampu menyatukan perspektif kita sehingga kita bisa dengan elegan penyampaian uneg-uneg dengan niat yang baik kepada pihak-pihak terkait,” jelas Fathul Wahid.
Lebih jauh, Budi Djatmiko dalam sambutannya memaparkan roadmap perjalanan Pendidikan. Pertama yaitu perbaikan pendidikan akhlak yang mana dalam setiap jenjang pendidikan harus disertakan pengetahuan tentang akhlak dan implementasinya dalam kehidupan.
“Kedua yaitu pentingnya leadership agar lulusan-lulusan perguruan tinggi ke depan siap menjadi pemimpin yang berakhlak. Ketiga yaitu konsep pendidikan yang bahagia yang mana sistem pendidikan harus efektif, pemangku kepentingan bidang pendidikan mampu mengelaborasikan kebijakan pendidikan yang berkeadilan sehingga bisa mewujudkan insan manusia yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat,” terang Ketua APTISI Pusat ini.
Sementara itu, Tri Widyatmoko, S.T., M.T. selaku Kepala Bidang Pendidikan Menengah Disdikpora DIY, membacakan pidato dari Gubernur DIY, menyampaikan bahwa posisi di dalam kepengurusan dan tanggung jawab yang mengikutinya pada hakikatnya merupakan suatu komitmen baik personal maupun profesional. Sehingga diharapkan kepengurusan baru APTISI wilayah V ini mampu untuk terus mengabdi, meningkatkan karya, dan merealisasikan komitmen dalam karya nyata.
“Semoga pengurus APTISI wilayah V masa bakti 2023-2027 ini dapat setia dengan visi misinya dan senantiasa relevan serta proporsional dengan tuntutan zaman. Saya juga mengajak untuk terus komunikasi, kolaborasi, dan sinergi dengan pemerintah dan stakeholder lainnya yang harapannya tercipta kesamaan persepsi, menghindari overlapping, dan memastikan isu pendidikan di DIY dapat ter-cover secara lebih efisien,” tuturnya. (AHR/RS)