Konflik Ukraina-Rusia Bagian dari Sisa Perang Dingin

Konflik yang saat ini terjadi di Eropa Timur antara Ukraina dan Rusia bukan merupakan konflik baru dan menjadi bagian dari sisa-sisa perang dingin yang masih bertahan hingga saat ini meskipun beberapa pihak menyatakan perang dingin sudah lama selesai sejak runtuhnya tembok Berlin dan bubarnya Uni Soviet.

Hal tersebut disampaikan Dosen Studi Keamanan Internasional Program Studi Hubungan Internasional (HI) UII, Irawan Jati, S.IP., M.Hum., MSS., Ph.D (Cand.) dalam International Relations In Conversation dengan tema Russia-Ukraine Updates: What Happens Next, Kamis (24/2) petang, melalui Zoom Metting.

Irawan Jati mengatakan bahwa apa yang saat ini dilakukan Rusia bukan merupakan hal yang baru karena pernah terjadi di 2014 saat Rusia mencoba menganeksasi kembali dan mengklaim Ukraina sebagai bagian sah dari Rusia.

Mohamad Rezky Utama, S.IP., M.Si., Dosen Studi Kawasan Eropa Program Studi HI UII yang juga hadir sebagai menjadi narasumber menyampaikan bahwa situasi yang saat ini terjadi di Ukraina tidak terlepas dari ekspansi NATO yang mulai melebarkan pengaruh di Eropa Timur. Rezky Utama menambahkan bahwa ekspansi NATO ke Eropa Timur membahayakan Rusia karena hal ini berpotensi memindahkan rudal balistik yang awalnya ditempatkan di Rumania ke Ukraina dan berpotensi menjadi ancaman terbuka bagi Rusia.

Disampaikan Rezky Utama, sebelum 2014, Ukraina sangat dekat dengan Rusia dan menjadi buffer zone antara Rusia dan Eropa. Namun setelah revolusi 2014, pemerintah Ukraina berpindah haluan, dari sebelumnya dekat dengan Rusia beralih mendekati NATO. Hal ini menyebabkan Belarusia menjadi satu-satunya buffer zone antara Rusia dan negara-negara Eropa.

Menurut Rezky Utama, invasi yang dilakukan oleh Putin menjadi salah satu cara untuk mengembalikan Ukraina sebagai salah satu sekutu Rusia dengan mengganti rezim pemerintah Ukraina melalui dukungan kelompok sepratis di Donetsk, Luhan, dan Krimea.

Lebih lanjut disampaikan Irawan Jati, dukungan yang diberikan Rusia kepada kelompok separatis Ukraina tidak terlepas dari konsep the enemy of my enemy is my friend yang diadopsi Rusia. “Rusia mencoba memaksimalkan potensi kelompok-kelompok sparatis untuk mempertahankan dan memperkuat kedudukan mereka di negara-negara tersebut,” ujar Irawan Jati.

Rezky Utama menambahkan, bahwa hal yang sama juga pernah dilakukan oleh Rusia dengan mendukung kelompok separatis Georgia setelah negara tersebut mulai memihak kepada Amerika Serikat dan Eropa Barat.

Terkait indikasi konflik yang mengarah ke perang dunia ketiga, kedua narasumber sepakat bahwa hal ini masih terlalu jauh melihat kondisi yang saat ini terjadi. Salah satu indikatornya adalah bantuan militer yang diberikan oleh negara-negara anggota NATO seperti Turki, Kanada dan Spanyol lebih bersifat bantuan individu alih-alih atas nama organisasi.

“Hal ini ditambah dengan pernyataan Joe Biden (Presiden Amerika Serikat) yang tidak akan mengirimkan bantuan militer ke Ukraina,” ujar Irawan Jati.

Menurut Rezky Utama, faktor penghambat lainnya adalah Uni Eropa dan NATO yang cukup berhati-hati dalam mengambil langkah untuk menghindari perang dunia ketiga karena hal ini bisa menyebabkan Eropa menjadi teater perang dunia lagi.

“Ancaman sanksi ekonomi dan embargo untuk mendorong Rusia menghentikan perang tidak banyak berpengaruh karena Rusia merupakan suatu wilayah yang cukup sustain sehingga mereka masih bisa survive menghadapi embargo tersebut.” Ujar Irawan Jati.

Irawan Jati menambahkan bahwa kondisi yang terjadi di lapangan adalah Rusia yang menjadi pemasok utama gas untuk negara-negara di kawasan eropa sehingga sanksi tersebut bisa berbalik merugikan negara-negara di kawasan Eropa.

Irawan Jati menilai Pendekatan diplomasi dipandang menjadi salah satu solusi meskipun cukup bertele-tele. Hal ini disebabkan legitimasi militer negara-negara di sekitar Rusia belum cukup kuat sehingga apabila memaksakan penyelesaian konflik lewat cara militer malah akan mengarah pada invasi yang lebih besar.

Sementara Rezky Utama menilai bahwa penyelesaian konflik melalui PBB belum bisa dilakukan karena Rusia masih memiliki hak veto di United Nations Security Council (Dewan Keamanan PBB) yang bisa menghambat langkah-langkah penyelesaian konflik. Ia berpendapat bahwa NATO dan EU harus turun tangan dan terlibat dalam perjanjian damai untuk menyelesaikan konflik kedua negara ini. (AP/RS)