Atas nama UII, saya menyambut baik penulisan dan penerbitan buku berjudul Metodologi Hukum Hak Asasi Manusia: Nalar, Praktik, dan Tantangannya dalam Sistem Peradilan Indonesia yang diluncurkan dan didiskusikan hari ini. Saya juga ingin mengajak semua hadirin untuk memberikan apresiasi yang tinggi kepada ikhtiar kolektif ini, yang melibatkan penulis lintas lembaga dan dengan dukungan penuh dari The Norwegian Center for Human Rights (NCHR) atau Norsksenter for menneskerettigheter, Universitas Oslo.

Kita semua berharap, kehadiran buku langka ini akan menjadi referensi bermakna untuk pembaruan hukum di tanah air, terutama terkait inklusi hukum hak asasi manusia dalam sistem peradilan di Indonesia.

 

Hukum kontekstual

Saya harus melakukan pengakuan di depan. Latar belakang saya sama sekali tidak terkait dengan hukum.

Saya diberi buku yang akan diluncurkan beberapa waktu lalu. Tentu, saya menyambutnya dengan antusias dan memulai membacanya. Paling tidak sebagian isi buku. Bagian epilog yang ditulis oleh Bapak Andriaan Bedner pun saya baca. Meski tidak dapat mencerna semua poin, saya sebagai orang awam hukum, menangkap banyak poin penting.

Saya pun akhirnya teringat kisah Nenek Minah yang terjadi 14 tahun lalu, pada 2009.

Nenek Minah, pada saat itu, selepas memanen kedelai di Perkebunan Rumpun Sari Antan (RSA), Purwokerto. Dalam perjalanan pulang melihat kakao matang di perkebuan tempat ia bekerja, dan dia ingin memetiknya. Tiga buah kakao dipetiknya dan diletakkan di bawah pohon.

Dia ingin mengambil biji kakao untuk disemai di kebunnya sendiri. Mandor perkebunan memergokinya. Nenek Minah langsung meminta maaf dan menyerahkan ketiga kakao tadi.

Sekitar seminggu kemudian, Nenek Minah menerima surat panggilan dari kepolisian atas dugaan pencurian. Proses hukum pun bergulir.

Akhirnya Nenek Minah dijatuhi hukuman 1 bulan 15 hari karena mencuri 3 buah kakao seberat 3 kg seharga Rp6.000, meski dia tak perlu menjalani hukuman itu, dengan catatan tidak melakukan tindak pidana lain selama masa percobaan tiga bulan.

Tentu, di luar kapasitas saya untuk membahas kasus ini lebih lanjut. Namun, hati nurani saya melihat ada yang “aneh” dalam kasus tersebut. Apalagi jika dikaitkan dengan kasus-kasus besar lain, seperti korupsi.

Sekilas saya lacak latar belakang Nenek Minah. Dia miskin. Untuk ongkos perjalanan menghidiri sidang dengan biaya ojek dan angkutan umum Rp50.000 juga sangat berat.

Banyak pertanyaan yang muncul di benak saya: Apakah itu yang dinamakan keadilan? Apakah hukum memang harus saklek atau kaku tanpa melihat konteks? Ataukah ada perspektif lain?

 

Tirani meritokrasi

Pekan lalu, oleh seorang kawan, saya diberi hadiah sebuah buku, berjudul The Tyranny of Merit. Penulisnya Michael J. Sandel, profesor di Harvard Law School.

Pesan besar yang diusung oleh buku ini adalah, bahwa ketika kesenjangan atau ketimpangan masih ada dan apalagi tajam, prinsip meritokrasi hanya akan mendemoralisasi atau melemahkan semangat mereka yang tertinggal.

Dalam tafsiran sederhana saya, jika hak-hak dasar manusia atau warga negara belum bisa terpenuhi maka maka lapangan permainan tidak akan menjadi landai. Akibatnya, dapat dipastikan jika ada kompetisi atau tuntutan untuk patuh kepada standar tertentu, ada pihak yang merasa diuntungkan. Iklusivitas dan keadilan kemudian dipertanyakan.

Apakah mungkin ini juga berlaku dalam hukum? Saya dengar jika dalam hukum juga ada pilitik. Pembentukan hukum sebagai “standar” bersama, juga katanya tidak selalu kalis dari kepentingan. Ada potensi hak-hak dasar manusia diabaikan.

Jika ini benar, maka paling tidak sebagian hukum positif yang berlaku mengandung ruh ketimpangan. Apakah mungkin meritokrasi dalam konteks kesetaraan di depan hukum masih valid?

Saya tidak akan masuk lebih dalam, karena di luar kapasitas saya. Saya menyerahkan kepada ahlinya untuk mendiskusikannya.

 

Epilog

Sebelum mengakhiri sambutan. Izinkan saya, atas nama UII, khusunya Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PusHAM) UII, dalam kesempatan baik ini menyampaikan terima kasih kepada Direktur The Norwegian Center for Human Rights (NCHR), Oslo University, Norway, diwakili oleh Aksel Tømte.

NCHR sudah memberi dukungan yang luar biasa kepada PusHAM UII sejak 2006 sampai saat ini, dan hanya mengalami hiatus selama dua tahun pada 2017-2018. Selama periode kerja sama tersebut, NCHR sudah mengucurkan dana sekitar Rp36 miliar untuk beragam program bersama.

Sampai saat ini, lebih dari 350 dosen dari seluruh Indonesia telah menjadi alumni pelatihan Hukum HAM yang diselenggarakan oleh PusHAM UII. Buku yang diluncurkan secara terbuka hari ini adalah yang ke-9 dengan dukungan penuh dari NCHR.

UII juga mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung yang telah memberikan ruang sangat besar kepada PusHAM UII untuk belajar dan berkontribusi melalui Badan Litbangdiklatkumdil Mahkamah Agung. Insyaallah, kontribusi tersebut terus menempa dan memantapkan posisi PusHAM UII sebagai bagian institusi pembaru hukum di Indonesia.

Terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada semua narasumber, penulis buku, pembahas, dan hadirin sekalin. Selamat berdiskusi.

 

Referensi

Sandel, M. J. (2020). The tyranny of merit: What’s become of the common good?. Penguin UK.

Sambutan pada peluncuran buku Metodologi Hukum Hak Asasi Manusia: Nalar, Praktik, dan Tantangannya dalam Sistem Peradilan Indonesia pada 12 Desember 2023.

Dalam jagat pendidikan tinggi Indonesia, perguruan tinggi swasta (PTS) tak jarang dianggap sebagai warga kelas dua atau bahkan beban negara. Memang sikap ini tidak secara eksplisit disampaikan, tetapi tidak sulit untuk menemukan indikasinya. Diskusi panjang di antara pimpinan PTS soal ini menyimpan banyak cerita pahit.

 

Beban meringan

Mari berandai-andai. Jika ada orang di dekat pembaca, minta bantuannya untuk membaca bagian di bawah ini. Anggukkan kepala tanda setuju di setiap bagiannya.

Apa yang terjadi jika semua PTS di Indonesia dibekukan? Beban negara dipastikan menjadi lebih ringan. Energinya tidak lagi tersita untuk melayani 2.982 PTS. Apalagi sebagian PTS ini sering dikeluhkan tidak bermutu.

Kantor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) pun bisa ditutup. Tidak perlu lagi menggaji ribuan Aparat Sipil Negara (ASN) yang ditugaskan di belasan LLDikti yang tersebar di seluruh Indonesia.

Anggaran negara pun tidak lagi tersedot untuk membayar tunjangan profesi 183.713 dosen PTS. Negara tidak perlu direpotkan lagi menyiapkan tempat penyimpanan data transaksi akademik 4.495.453 mahasiswa PTS. Beban layanan teknologi informasinya menjadi lebih ringan.

Negara pun tidak perlu menyiapkan anggaran besar untuk sektor pendidikan. Pada 2024, anggaran sektor pendidikan sekitar Rp665 triliun yang setara dengan 20 persen APBN. Jika melihat pola sebelumnya, sekitar satu persen diperuntukkan untuk pendidikan tinggi. Penghematan sebagian anggaran ini membawa kabar bahagia di tengah kesulitan negara membiayai beragam proyek strategis nasional. Ini baru soal yang terukur.

Kebahagiaan pun bertambah, ribuan ASN, termasuk para pejabat, yang selama ini melayani beragam persoalan PTS pun terlepas dari beban beratnya. PTS sering kali dianggap tidak tahu diri, karena terlalu banyak permintaan dan terlalu sering melakukan protes. Sebagian pejabat seakan sudah jengah dengan ulah PTS ini.

Ilustrasi di atas baru didasarkan pada PTS yang berada di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Data 2022 dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang digunakan. PTS yang berada di bawah Kementerian Agama belum masuk radar. Jika ini dimasukkan, hanya kebahagiaan yang membuncah, karena beban di pundak negara menjadi semakin ringan. Tentu, ini perlu dirayakan dengan suka cita. Hore!

Jika pembaca menyambut baik kabar gembira di atas, mari kita lanjutan ceritanya. Anak muda usia kuliah mempunyai waktu banyak bersama keluarga atau mencari nafkah, karena dari cacah mereka yang lebih dari 25 juta, hanya 3.379.828 atau 13,37 persen yang menjadi mahasiswa. Inilah angka partisipasi kasar pendidikan tinggi (APK PT) di Indonesia, jika semua PTS dilenyapkan dari muka bumi Indonesia.

 

Potret yang dicari

Pertanyaannya, apakah potret ini yang kita cari? Tentu saja tidak. Kita tidak ingin semakin penduduk usia kuliah yang tidak mendapatkan haknya, karena negara abai terhadap amanah konstitusi dalam mencerdaskan anak bangsa. Kita tidak rela, bangsa Indonesia semakin tertinggal dengan negara-negara lain. Kualitas anak bangsa harus terus ditingkatkan.

Dengan memasukkan kembali PTS  dalam jagat pendidikan tinggi Indonesia, APK PT menjadi 31,16 persen. PTS berandil sebesar 17,79 persen, lebih tinggi dibandingkan andil PTN.

Karena beragam alasan itulah, PTS lahir di Bumi Pertiwi. Bahkan sebagian PTS lahir sebelum negara Indonesia resmi diproklamasikan. Universitas Islam Indonesia (UII), misalnya, lahir 40 hari sebelum kemerdekaan. Sebagian PTS lain, dibuka ketika bangsa ini dalam situasi sulit. Mereka sudah memikirkan masa depan bangsa. Ini adalah wujud kecintaan PTS yang mendampingi negara ketika tangannya tak sanggup memeluk semua anak bangsa. Sejak lama dilakukan dan masih sama, sampai hari ini.

Jika kesadaran ini yang hadir, maka posisi PTS akan dimuliakan, keberadaannya dianggap mitra, kehadirannya disambut dengan suka cita, dan pertumbuhannya diupayakan bersama. Bukan sebaliknya: posisinya dihinakan dengan selalu diragukan kualitasnya, keberadaan dianggap pesaing, kehadirannya disamakan dengan beban, dan pertumbuhannya diabaikan karena tidak punya masa depan.

Ingat, sebagian besar PTS yang dianggap mapan, juga dimulai dari PTS kecil yang terseok-seok di awal berdirinya. Dengan konsistensi pada nilai pijakan yang mulia dan ikhtiar kolektif istikamah, perlahan PTS bertumbuh dan menegaskan kontribusinya untuk bangsa. Hanya segelintir PTS yang lahir bongsor. Karenanya, tidak perlu lagi menghinakan PTS yang sedang berjuang untuk berkembang.

 

Peran penyanding

Apakah pembaca masih belum yakin tentang dampak signifikan kehadiran PTS? Tidak apa-apa. Jangankan pembaca awam, sebagian pejabat, termasuk yang di PTN, yang digaji dengan uang pajak pun terkadang demikian. Seakan mereka ingin mengaburkan peran PTS dengan mengatakan: “Betul, jumlah PTS ribuan tapi hanya melayani 4,5 juta mahasiswa loh. PTN meski jumlahnya hanya 125, tapi melayani 3,3 juta.”

Kehadiran PTS seakan dianggap tidak berharga, karena kalah dengan PTN yang dianggap selalu hebat. Posisi yang membandingkan dan bukan menyandingkan ini sangat berbahaya. Sialnya, hal ini tidak disadari. Terus terang, saya juga sangat khawatir jika sudut pandang yang muncul dari alam bawah sadar ini diadopsi oleh pejabat pengambil kebijakan.

Mungkin karena pemahaman ini juga, ada modul khusus bersampul sebuah apel merah di atas tumpukan buku, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak berjudul: Modul Penggalian Potensi Pajak Sektor Usaha Jasa Pendidikan. Namun, ini baru dugaan, dan karenanya perlu ditabayun, supaya tidak menimbulkan fitnah.

Mari kita lanjutkan dengan beberapa data. Dari 34 provinsi yang terdaftar dari data BPS, di 21 provinsi, proporsi mahasiswa yang menuntut ilmu di PTS lebih dari separuh. Di Sumatera Utara, misalnya, dari 381.458 mahasiswa, 78,3 persen berkuliah di PTS. Di Riau, sebanyak 73,0 persen mahasiswa duduk di bangku PTS. Bahkan di DKI Jakarta, angka ini mencapai 85,1 persen. Potret ini belum ditambah dengan fakta sebaran PTS yang menjangkau pelosok negeri yang tidak terjangkau oleh tangan negara.

 

Kaca mata jernih

Negara sudah seharusnya melihat PTS dengan kaca mata yang lebih jernih. Betul, ada disparitas kualitas PTS. Fenomena serupa pun terjadi di PTN, meski dengan kesenjangan yang berbeda. Itulah pekerjaan rumah bersama bangsa ini.

PTS tidak pernah ingin menjadi anak emas dan diperlakukan istimewa. Yang dibutuhkan hanya lapangan permainan setara yang menjadi lahan subur untuk pertumbuhan bersama. PTS sudah bertahun-tahun membuktikan dirinya mampu mandiri, tanpa terlalu banyak uluran tangan pemerintah.

PTS pun tidak lantas menjadi anak durhaka yang lupa berterima kasih kepada negara dengan beragam program ungkitan. Apresiasi tinggi tentu diberikan. Namun, jeritan PTS yang menggaung di ruang publik dalam beberapa tahun terakhir, termasuk kebijakan penerimaan mahasiswa baru, perlu didengar kembali dengan kesadaran baru dan dilihat lagi dengan lensa yang lebih sensitif.

Bisa jadi, tidak semua usulan mungkin diakomodasi, karena beragam alasan. Tetapi, saya yakin banyak ruang terbuka untuk perbaikan bersama. Itulah indahnya argumentasi di dunia akademik ketika semuanya mungkin dibicarakan dengan terbuka tanpa kepentingan tersembunyi dan kalis dari adu kuasa. Semoga.

Tulisan sudah tayang di Republika.id pada 3 Desember 2023.