Universitas Islam Indonesia (UII) dipercaya kembali oleh Persatuan Sepak Bola Indonesia (PSSI) sebagai salah satu tempat diselenggarakannya Piala Soeratin U13 pada  12-23 Februari 2025 yang dilaksanakan di UII Training Ground (UTG).

Kejuaraan ini merupakan agenda tahunan dari PSSI yang terdiri dari kategori U-13, U-15, dan U-17 yang dimana U-13 difokuskan pelaksanaan pertandingan di Yogyakarta yang bertujuan untuk mengasah bakat sepakbola talenta muda Indonesia dan menjadi kompetisi yang mempererat persaudaraan antar daerah

 Iqbal, salah satu tim penyelenggaran Piala Soeratin U-13 menyampaikan dipilihnya UII Training Ground kembali sebagai salah satu tempat penyelenggaraan karena UII terus merawat UTG sehingga mampu bersaing dengan tiga lapangan lain yang menjadi tempat ajang Piala Soeratin U-13 ini.

“UII terus merawat UTG dari segi kondisi lapangan hingga keamanan. Segi kebersihan sudah ada petugas yang selalu menjaga kebersihan dan segi keamanan karena terletak di dalam kampus jadi tidak terlihat langsung oleh publik sehingga meminimalisir keriuhan yang berlebihan sehingga terjamin keamanannya,” ungkap Iqbal yang juga alumni Fakultas Bisnis dan Ekonomika (FBE) UII ini.

Iqbal berharap UII bisa selalu menjaga dan meningkatkan fasilitas dan kualitas dari UTG. Ia menyampaikan saran untuk peningkatan fasilitas kamar wasit yang sebaiknya didekatkan dengan match commissioner (pengawas pertandingan) dalam rangka keamanan wasit selama pertandingan. (AHR/RS)

Perhimpunan Advokat Alumni Universitas Islam Indonesia (HIMPA UII) dari Fakultas Hukum (FH) sukses menyelenggarakan seminar nasional dengan tema “Membedah Pasal Kontroversial Tipikor, Jalan Menuju Hukum yang Berkeadilan” pada (8/02) di Auditorium Lantai 4 Gedung FH UII. Acara seminar ini menjadi aktivitas akademik pertama yang digelar oleh HIMPA UII dan mengundang Prof. Moh. Mahfud MD, S.H., S.U, Dr. Maqdir Ismail. S.H., LL.M, Dr. H. M. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum, Dr. Mudzakkir, S.H., M.H, Dr. Yudi Kristiana, S.H., M.H, dan Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H sebagai keynote speaker serta dimoderatori oleh Ramadhan Rizky Baried, S.H., M.H.

Dalam sambutan Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H sebagai ketua organization committee (OC)  menegaskan HIMPA hadir sebagai jaringan untuk memperkuat sinergitas para advokat alumni UII. Disamping itu, sambutan oleh Ketua Umum HIMPA UII yaitu Dr. Maqdir Ismail. S.H., LL.M., menyampaikan kekhawatirannya akan kehancuran praktik advokat saat ini yang disebabkan oleh tidak tegaknya etik. “Saya tadi sudah sampaikan kepada kawan-kawan pengurus HIMPA UII, yang tidak kita punya sekarang ini akhlakul karimah. Bukan hanya sebagai advokat, tapi juga sebagai manusia,” ucap Maqdir.

Ia juga melanjutkan dengan saling mengingatkan untuk menjadi advokat yang baik itu nantinya akan lahir advokat bermoral yang menjunjung tinggi kehormatan advokat. Harapannya, HIMPA UII akan melahirkan advokat-advokat pejuang, advokat yang bermoralitas dan berintegritas tinggi.

Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi isu penting di depan mata penegak keadilan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) harusnya menjadi perlindungan bagi hak asasi manusia namun kini tak terkontrol karena kewenangan oleh para penguasa kejahatan. Diskusi acara seminar nasional berlangsung seputar tentang persiapan KUHAP serta catatan tentang KUHAP terbaru yang akan diberlakukan di tahun 2026

Prof. Moh. Mahfud MD, S.H., S.U, sebagai pembicara pertama menyoroti tentang goodwill atau kemauan baik dari pemerintah untuk memberantas korupsi. Prof. Mahfud menyampaikan bahwa perbedaan tidak sinergi yang terjadi antara pemerintahan dulu dan saat ini adalah pembentukan peraturan oleh DPR yang berkuasa mengubah undang-undang secara sewenang-wenang. “Akibatnya, saudara tanya lembaga apa aja, semuanya korupsi. Eksekutif tentu sumbernya korupsi. Hampir semuanya korupsi,” Ujar Mahfud dengan lugas.

Sejalan dengan teori Maslow tentang hierarki kebutuhan, Mahfud memberi contoh bahwa orang-orang saat ini lebih takut untuk berbicara mengenai kebenaran karena takut kehilangan pekerjaan. Dengan tegas, Mahfud berkata bahwa kita harus membangun goodwill baru dan bagaimana menyelesaikan situasi ketersanderaan ini.

Selanjutnya, Dr. H. M. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum sebagai narasumber kedua, membahas penekanan hukum dan pemberantasan korupsi yang merugikan keuangan negara. Dalam penjelasannya, Busyro melampirkan data valid peta koruptor tahun 2004-2019 yang berkaitan dengan praktik pemilu. Hal ini terjadi karena negara semakin lepas dari kontrol masyarakat sipil dan setelah KPK dibombardir melalui UU No. 30 Tahun 2002 mengakibatkan KPK sudah tidak independen. Busyro juga memberikan solusi yaitu advokat bantuan hukum struktural yang dulu diagendakan oleh Prof. Dr. (Iur) H. Adnan Buyung Nasution, S.H.

Peran jaksa dalam mengatasi ketidakpastian hukum dan memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia menjadi tema selanjutnya yang disampaikan oleh  Dr. Yudi Kristiana, S.H., M.H dalam acara ini. Terkait dengan penghapusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi, ia berpendapat bahwa negara akan mengalami kerugian.

“Kalau saya melihat ada upaya untuk kemudian menghapus Pasal 2 dan Pasal 3 nanti negara akan kehilangan, karena kita lihat kebocoran APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) itu besar sekali,” ungkap Yudi. Ia memberikan paparan bahwa perbandingan APBN dari tahun ke tahun begitu besar dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) disebutkan beberapa kali mengeluarkan statement bahwa kebocoran yang terjadi lebih dari 30%.

Lebih lanjut, Yudi juga menampilkan data kebocoran APBN yang begitu besar dari tahun ke tahun. Dari 2011 yang hanya Rp.1.229 T menjadi Rp.3.325 T di tahun 2024. Data tersebut hanya uang yang tercover di dalam APBN belum termasuk kerugian negara yang lain. Di akhir penuturannya, Yudi menyinggung bahwa negeri ini hanya membutuhkan orang yang baik, jujur dan cerdas sehingga berani membuat terobosan hukum.

Dr. Maqdir Ismail. S.H., LL.M sebagai narasumber yang selanjutnya membahas tentang tantangan advokat dalam menangani perkara tindak pidana dan kerugian negara. Maqdir memaparkan, bahwa kekacauan pemberantasan korupsi terjadi sejak lahirnya UU No. 3 Tahun 1971.

“Menjadi pikiran kita semua bahwa arah pemberantasan korupsi ini tidak lagi difokuskan pada kerugian keuangan negara tetapi pada penyalahgunaan kewenangan penyalahgunaan jabatan kemudian suap menyuap. Karena ini semua adalah korupsi,” Kata Maqdir menutup sesi diskusi yang dipimpinnya.

Pembicara terakhir, Dr. Mudzakkir, S.H., M.H menyampaikan tentang catatan, kritik dan saran dalam UU Tindak Pidana Korupsi. Beberapa catatan yang diberikan yaitu judul UU Tindak Pidana Korupsi, unsur kerugian keuangan negara, pengaturan delik suap dan gratifikasi, kesalahan dalam bentuk kealpaan diancam dengan pidana yang lebih berat, delik penghalangan penyidikan dapat membentuk sikap unprofesional penyidik, korupsi sebagai hukum pidana khusus atau hukum pidana umum, dan pasal 4 dan 14  UU Tipikor.(NKA/AHR)

Universitas Islam Indonesia (UII) melalui Direktorat Kemitraan/Kantor Urusan Internasional (DK/KUI) menggelar Colloquium hasil penelitian 8 mahasiswa jenjang doktoral dari Ibaraki University, Jepang  pada Kamis, (6/02) di Gedung Kuliah Umum Prof. Sardjito, Kampus Terpadu UII. Melalui tema yang berjudul “Enhancing Student Engagement in Research and Field Studies: Best Practices from Japan”, para mahasiswa merumuskan hasil FGD terkait isu-isu di Indonesia berbekal pengetahuan yang mereka pelajari di Ibaraki.

“Jadi mereka kesini untuk melihat kondisi Indonesia dan menyesuaikan dengan ada social topic yang mereka dapat assign. Jadi sebelumnya mereka juga ada  kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan beberapa fakultas, dari FTSP dan FTI.” tutur ketua pelaksana acara, Dr. Joni Aldilla Fajri, S.T., M.Eng sekaligus Kepala Divisi Kemitraan Luar Negeri DK/KUI UII.

Penguji dalam kegiatan ini terdiri dari 4 profesor Ibaraki, yakni Prof. Shigeki Takeda, Prof. Masaru Kamada, Prof. Munetake Momose dan Prof. Hiromichi Ohta.  Atsumi Ito, salah satu presenter memaparkan bagaimana penggunaan Aluminium Alloy dapat berkontribusi untuk mengurangi jejak karbon yang ada di dunia. Ia menjelaskan bahwa Recycled Aluminium hanya memproduksi sepertiga puluh karbon dioksida (Co²) dibanding karbon hasil produksi Virgin Aluminium.

Selanjutnya, Galang Prihadi Mahardika, salah satu presenter dari program Magister UII, menjelaskan bahwa smart vehicle, termasuk infrastruktur dan sistem pendukung  yang baik dapat menjadi solusi bagi pemerintah untuk dapat memotivasi masyarakat menggunakan transportasi umum. Menurut Galang, sarana transportasi seperti mobil, terlebih transportasi umum harus bisa terintegrasi dengan traffic, seperti pemasangan sensor pada mobil untuk memberitahu ada ambulance dibelakangnya.

“Isu sosial yang ada di Indonesia ini memang dari pihak Ibaraki sendiri yang menentukan, kite sesuaikan melihat kondisi di Indonesia seperti apa. Jadi ada beberapa yang tentang solar panel di Indonesia, dan gimana pemakaiannya, terus ada beberapa mengenai smart IT, jadi memang luas. Kita tinggal menyambungkannya,” ujar Dosen Jurusan Informatika UII ini.

Colloquium ini menjadi salah satu bentuk kerjasama Ibaraki dan UII sejak penandatangan MoU keduanya pada 5 September 2023. “Jadi sebenarnya tahun lalu itu ada kunjungan dari prodi International Relation, HI ya. Juga ada kunjungan visiting kesana itu juga tahun lalu dari prodi teknik lingkungan.” Jelas Dr. Joni. (MNDH/AHR)