Pendirian Pusat Studi Agama dan Demokrasi UII Mendapat Dukungan Sejumlah Tokoh

Pendirin Pusat Studi Agama dan Demokrasi Universitas Islam Indonesia (PSAD UII) mendapat dukungan dari Sejumlah Tokoh. Keberadaan PSAD merupakan hasil kolaborasi antara UII dengan MMD Initiative yang memiliki komitmen dan kontribusi dalam pemecahan masalah peran agama dalam harmoni kehidupan demokrasi Indonesia. Pusat studi yang diluncurkan pada Rabu (22/5) di Gedung Sardjito Kampus Terpadu UII ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya visi UII yang berilmu amaliah dan beramal ilmiah.

Dukungan sejumlah tokoh nasional disampaikan melalui rekaman video. KH. Afifuddin Muhajir, Wakil Rais Aam PBNU memuji hadirnya PSAD. “Saya berharap PSAD menjadi sarana pencerahan publik tentang pentingnya pemahaman yang benar terhadap demokrasi,” tutur KH. Afifuddin.

Sementara Prof. Tabita Kartika yang merupakan Guru Besar UKDW Yogyakarta berharap hadirnya PSAD dapat memberikan sumbangan pemikiran yang konstruktif. “Saya harap pusat studi ini dapat membawa tidak hanya satu agama, tapi semua agama untuk menyumbangkan pikiran dan tenaga untuk dapat ikut membangun negara menjadi negara demokratis sesuai cita-cita bangsa Indonesia,” harapnya.

Lebih lanjut, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Prof. Abdul Mu’thi berharap PSAD dapat mendialogkan peran agama. “Kehadiran pusat studi ini sangat penting dan strategis bukan hanya memberikan kajian-kajian ilmiah tentang agama dan demokrasi tetapi juga diharapkan dapat berperan lebih besar lagi, bagaimana mendialogkan agama sebagai ajaran moral dalam kehidupan demokrasi,” paparnya.

Senada, Kornas Jaringan Gusdurian Alissa Wahid mengatakan PSAD adalah momen untuk menyeimbangkan agama dan demokrasi. “Hadirnya PSAD ini kita tunggu-tunggu untuk menyeimbangkan antara agama dan demokrasi untuk jalan beriringan,” ungkapnya.

Berikutnya dukungan juga datang dari Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Dr. Ma’mun Murod Al-Barbasy. Menurutnya PSAD hadir untuk mengkaji agama dan demokrasi. “Diperlukan kajian-kajian yang secara khusus membahas masalah agama dan demokrasi, karena dasarnya Indonesia negara majemuk yang demokratis, PSAD hadir untuk itu,” tandasnya.

Terakhir, dukungan disampaikan Franz Magnis Suseno. Ia mengemukakan hadirnya PSAD pada waktu yang tepat ketika demokrasi sedang menurun. “Didirikannya PSAD ini tepat waktunya ketika Indonesia sedang mengalami kemunduran demokrasi yang hebat,” ungkapnya.

Peluncuran PSAD ditandai dengan pemukulan 26 kentongan oleh sejumlah tokoh, juga sebagai simbol peringatan untuk terus merawat dan menjalankan agenda reformasi yang telah memasuki 26 tahun sejak 21 Mei 1998. (AHR/RS)