Terhambat Pandemi, Siasat Negara Agar Tetap Capai SDGs
Berbagai pandangan mengenai solusi pemulihan ekonomi pada pasca pandemi terus berkembang. G20 sebagai organisasi yang terdiri dari 20 kekuatan ekonomi global dinilai mampu berkontribusi memulihkan ekonomi dunia pasca pandemi. Selain pemulihan ekonomi, agenda penting lain yang mendesak adalah mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/ SDGs). Sebagaimana tergambar dalam Webinar G20 SDGs: “Bagaimana Negara Memulihkan Ekonomi Pasca Pandemi” yang diadakan pada Selasa (22/3).
Webinar yang diadakan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia (FBE UII) ini menghadirkan tiga pembicara inspiratif. Ketiganya, yaitu Ketua Program Studi Akuntansi Program Magister UII Dekar Urumsah, SE., S.Si., M.Com(IS)., Ph.D., CFrA, dosen Universitas Sains Islam Malaysia Assoc. Prof. Dr. Muhammad Yaziz Bin Ali Basah, dan Mantan Biro Komisaris Pendapatan Internal Universitas Mapua Joel L. Tan-Torres.
Dekar Urumsah menyampaikan pandemi Covid-19 mempengaruhi pencapaian target SDGs Indonesia. Di antaranya kekurangan pasokan air bersih di wilayah rawan Covid-19, meningkatnya emisi gas rumah kaca yang memperburuk kerusakan lingkungan dan sosial, kurangnya pekerjaan yang layak sehingga dapat merusak pertumbuhan ekonomi, serta adanya kebijakan pembatasan pergerakan yang berdampak penduduk termiskin.
“Indonesia memiliki berbagai peluang dalam pemulihan ekonomi nasional termasuk dalam demografi, hal ini akan menjadi tantangan generasi muda (millennial dan generasi Z) untuk meningkatkan produktivitasnya”, imbuhnya.
Ia meyakini bahwa sebaiknya kebijakan ekonomi pada pasca pandemi diprioritaskan pada pembangunan berkelanjutan. Selain itu, tidak kalah penting yakni membuka kesempatan kerja di sektor digital melalui pengembangan kapasitas dan keterampilan yang relevan. Lebih lanjut, mendorong produktivitas untuk menciptakan nilai tambah di sumber pertumbuhan ekonomi baru, menciptakan ekosistem untuk bumi yang lebih layak huni, mempromosikan pekerjaan yang berkelanjutan, dan transisi energi yang terjangkau kepada masyarakat.
Sementara itu, Joel L. Tan-Torres sebagai seseorang komisaris pemungut pajak menyampaikan pendapatnya jika suatu negara mengalami penurunan perekonomian, untuk meringankan situasi keuangan yang sulit, salah satu solusi yang cepat adalah meningkatkan tarif pajak.
“Saya memposisikan diri sebagai ayah yang baik dari suatu keluarga. Kita semua tahu bahwa ayah bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Begitu perumpamaan dalam suatu negara. Untuk suatu negara, pemungut pajak juga sangat serius memastikan bahwa ada cukup uang yang akan dikumpulkan sehingga pajak tersebut berperan sebagai stabilitas untuk menstabilkan kondisi perekonomian negara dan juga dapat menekan laju inflasi”, imbuhnya.
“Ini merupakan perumpamaan seperti buah yang bergantung di bawah sehingga dapat dipetik dengan tangan tanpa perlu memanjat. Umumnya dalam suatu masalah di suatu negara atau perusahaan tidak ada yang memecahkan masalah sekaligus karena terlalu sulit. Sehingga kita tangani dari yang paling mudah dulu karena dalam waktu singkat akan ada hasilnya”, jelasnya.
Terakhir, Muhammad Yaziz Bin Ali Basah mengatakan sebagai dampak pandemi Covid-19, pada Mei 2020 Malaysia mencapai tingkat pengangguran tertinggi yakni sebesar 5,3%. Menurutnya, SGDs dibentuk sebagai komitmen global dan nasional dalam mensejahterakan masyarakat termasuk perekonomian suatu negara. Selama pandemi, negaranya tetap menekankan pentingnya pencapaian dan kinerja secara keseluruhan terhadap SGDs.
“Malaysia melihat ke depan dan terus berkomitmen tinggi untuk mencapai 17 agenda dalam SGDs sehingga tercermin dalam perencanaan jangka pendek dan jangka panjang”, pungkasnya. (PN/ESP)
