Kerja Sama Internasional Dibutuhkan Guna MeresponsTantangan Global

Indonesia memiliki peran strategis di dalam Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) yang merupakan organisasi multilateral terbesar di dunia. Kerja sama Indonesia dengan berbagai negara dibentuk guna membantu perkembangan nasional. Selain itu, semakin banyaknya tantangan global yang terjadi di dunia juga membutuhkan kerja sama internasional.

Menanggapi hal tersebut, Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia (FPSB UII) bersama Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia menggelar kegiatan “Forum Debriefing Kepala Perwakilan Republik Indonesia” pada Jum’at (9/4) secara virtual. Jalannya acara dibuka oleh Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kementrian Luar Negeri, Dr. Siswo Pramono.

Siswo Pramono mengemukakan, forum debriefing adalah wadah bagi Kementerian Luar Negeri dalam menyampaikan pertanggungjawaban publik bagi kepala perwakilan yang telah menyelesaikan masa baktinya di luar negeri. Sehingga publik bisa memperoleh informasi langsung mengenai pelaksanaan visi dan misi pemerintah Indonesia di wilayah akreditasi dalam melaksanakan hubungan bilateral ataupun multilateral.

Pidato kunci disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, H.E. Mahendra Siregar. Ia mengatakan dalam sepuluh tahun terakhir hubungan dinamika tatanan dunia semakin dinamis dan penuh tantangan, terlebih dalam 14 bulan terakhir pandemi menjadikan sentiment nasionalisme semakin jelas. Sentiment nasionalisme di beberapa negara semakin marak, termasuk dalam kondisi pengadaan dan distribusi vaksin di tingkat nasional, menjadikan suatu istilah baru yaitu ‘vaccine nationalism’.

Kebijakan politik bebas aktif bilateral Indonesia juga semakin menguat, tanpa harus memihak pada kekuatan besar. “Politik bebas aktif Indonesia terbukti tetap relevan bahkan terlihat semakin efektif dan sangat kontekstual, merespon kondisi dan dinamika yang ada,” imbuhnya.

Rektor UII Prof. Fathul Wahid dalam sambutannya yang dibacakan oleh Wakil Rektor Bidang pengembangan Akademik dan Riset UII, Dr. Drs. Imam Djati Widodo, M.Eng., Sc. menuturkan, upaya Indonesia dalam menyuarakan kepentingan dan arah politik yang berbasis pada nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD 1945. Kehadiran Indonesia dalam dunia internasional merupakan sesuatu yang mutlak dan perlu dijaga semangat serta keberlanjutannya. UII menilai bahwa perguruan tinggi memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan berbagai kajian keilmuan terkait politik luar negeri Indonesia sebagai kontribusi aktif bagi perkembangan negara.

“Perguruan tinggi juga merupakan salah satu tonggak penting dalam menciptakan wawasan generasi muda yang tidak hanya memiliki jiwa nasionalisme dan semangat luhur Pancasila, namun juga memiliki wawasan global yang akan membawa generasi muda semakin adaptif dan berkontribusi aktif tidak hanya level nasional, namun juga sebagai bagian masyarakat global,” tuturnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan Duta Besar Indonesia untuk Jepang merangkap Federasi Mikronesia periode 2017-2019, H.E. Ir. Arifin Tasrif mengemukakan bahwa Jepang merupakan salah satu negara yang tengah menghadapi ageing population. Diperkirakan jumlah penduduk Jepang akan terus menurun hingga 50 tahun kedepan. Sejak 2018, Jepan mulai membuka program Specified Skilled Workers (SSW) dari sejumlah negara, salah satunya Indonesia.

Adapun hubungan bilateral Indonesia dan Jepang secara resmi membuka hubungan diplomatik pada 20 Januari 1958. Pada tahun 2018, Indonesia-Jepang merayakan 60 tahun hubungan bilateral kedua negara. Sejak tahun 2006, Indonesia- Jepang telah menandatangani kesepakatan Strategic Partnership for Peaceful and Prosperous Future. “Japang adalah mitra dagang dari investasi utama Indonesia serta turut memberikan kontribusi pada pembangunan nasional melalui kerangkan Official Development Assistance (ODA) serta hibah,” Jelasnya.

Pemerintah Jepang memperkirakan pekerja asing yang didatangkan adalah sekitar 345.000 pekerja dalam masa 5 tahun. Dimana 50.000-60.000 berada di 14 sektor pekerjaan, yaitu: pertanian, perikanan, produksi makanan dan minuman, restoran, keperawatan, cleaning bangunan, pengolahan bahan mentah, manufaktur mesin industry, industry elektronik, kontruksi, perkapalan, perawatan kendaraan bermotor, penerbangan dan perhotelan.

Duta Besar LBBP/ Wakil Tetap RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (periode 2016-2021), H.E. Dr. Dian Triansyah Djani, S.E., M.A. manyebutkan meningkatnya polarisasi negara besar dan makin asertifnya negara middle power menjadikan semakin banyak tantangan global yang perlu kerja sama internasional. Menguatnya peran non-state actors dan penggunaan media sosial menjadikan menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi multilateral.

Indonesia merupakan negara yang telah menyampaikan sebanyak dua kali Voluntary National Review mengenai implementasi SDGs dan Indonesia juga memprakarasi Resolusi 74/198 mengenai International Year on Creative Economy. Indonesia juga aktif dalam pembahasan isu-isu pengetasan kemiskinan, ketahanan pangan, pemukiman, ICT dan statistic dan mempromosikan Islamic Finance sebagai salah satu inovasi pendanaan SDGs. “Indonesia juga memprakarsai Resolusi 75/17 mengenai seafarers dan global supply chain pada masa pandemic Covid-19 dan aktif dalam F0F mengenai Financial Inclusion and SDGs Financing,” terangnya. (HA/RS)