Dunia pendidikan tinggi di Indonesia dalam setahun terakhir nampaknya semakin terpapar istilah Universitas 4.0, yang dipercaya merupakan respons atas lahirnya Revolusi Industri 4.0. Konseptualisasi istilah Universitas 4.0 yang beredar di Indonesia nampaknya tidak didasarkan pada kontekstualisasi yang memadai. Tidak jarang yang kita temukan adalah ‘salin-tempel’ konsep dari konteks lain.

Supaya tidak salah simpulan, sebelum meneruskan membaca, penting ditegaskan di depan, bahwa tulisan ini tidak dimaksudkan untuk menolak hadirnya konsep Universitas 4.0. Tulisan ini mengundang diskusi kritis untuk tidak lepas dari konteks kita berpijak.

Pendorong dan respons

Revolusi Industri 4.0 dianggap merupakan lanjutan dari tahapan sebelumnya, dari mekanisasi (1.0), produksi massal (2.0), sampai dengan komputer dan otomasi (3.0). Revolusi yang terakhir ini ditandai dengan sistem siber fisis (cyber fisikal systems) yang melebur teknologi dan mengaburkan batas antara aspek fisis, digital, dan biologis. Internet of Things (IoT) dan kecerdasan buatan (artificial intelligence), misalnya, dapat contoh pengaburan batas ini. Beberapa teknologi penanda lain yang jamak disebut adalah komputasi awan (cloud computing) dan data raya (big data). Banyak juga yang kemudian mengaitkan Revolusi Industri 4.0 dengan era disrupsi.

Dalam banyak kesempatan, pemerintah, baik melalui Presiden Jokowi maupun menteri,  mendorong perguruan tinggi (PT) di Indonesia untuk merespons perkembangan yang bersifat disruptif ini dengan baik. Tidak ada yang salah dengan dorongan ini, dan memang diperlukan. Ilustrasi yang sering digunakan untuk menggambarkan era ini adalah muncunya perusahan kelas dunia dengan pendekatan yang anti arus utama. Facebook menjadi perusahaan media tapi tidak memroduksi konten; AirBnB menjadi perusahaan penyedia akomodasi tanpa kepemilikan properti; dan Uber menjadi penyedia layanan taksi namun zonder investasi armada. Intinya, gaya bisnis lama menjadi kedaluwarsa.

Terkait dengan respons di konteks PT, beragam konseptualisasi Universitas 4.0 beredar. Beberapa PT juga berbenah dengan beragam inisiatif, mulai dari perencanaan strategi besar, peninjauan ulang kurikukum dan metode pembelajaran, penyediaaan perpustakaan digital dan ruang kerja bersama (co-working space), dan penawaran kuliah jarak jauh dengan moda daring. Singkatnya, variasi respons ditemukan di lapangan. Beragam inisiatif tersebut dapat dianggap sebagai anak tangga menuju Universitas 4.0, meskipun masih bisa diperdebatkan.

Kontekstual dan progresif

Pertanyaan besar yang perlu dijawab adalah apakah konseptualisasi Universitas 4.0 sudah tepat? Pertanyaan ini akan memantik debat panjang. Terlepas dari itu semua, nampaknya semua sepakat bahwa gaya lama dalam menjalankan PT tidak akan dapat merespons perubahan selera zaman. Perkembangan teknologi hanya salah satu pemicunya. Beberapa poin berikut penting untuk didiskusikan.

Pertama, apakah konseptualisasi Universitas 4.0 sudah kontekstual atau dibumikan ke kondisi mutakhir di Indonesia? Hal ini penting dilakukan supaya kita tidak latah, mengikuti arus, tanpa kontekstualisasi yang memadai. Kalau ingin melihat Indonesia dengan utuh, jangan hanya lihat kondisi di kota atau pulau yang selama ini menjadi pusat pembangunan. Kita perlu melihat sisi lain Indonesia yang jarang dilirik. Kita harus jujur akui bahwa pembangunan dan dampaknya belum merata. Formulasi respons perlu melihat keragaman konteks dengan bijak. Kebijakan nasional yang ‘gebyah uyah’ atau ‘pukul rata’ nampaknya perlu dikritisi bersama.

Kedua, meskipun gaya lama dianggap kedaluwarsa, namun misi suci PT, seperti menelurkan manusia paripurna yang mumpuni dan berwatak serta menghasilkan pengetahuan yang bermanfaat perlu tetap dilestarikan. Jika tidak, jebakan pola pikir kapitalisme nirnilai dapat mudah merasuk. Hasilnya bisa jadi menjelma menjadi manusia pandai yang tuna sukma. Diskusi tetang nilai dan etika dalam konteks disrupsi nampaknya belum mendapatkan tempat yang memadai.

Ketiga, anak tangga yang dibangun menuju Universitas 4.0 harus bersifat progresif, tidak sporadis atau terserak. Anak tangga harus menuju kepada anak tangga lanjutan yang mengantarkan pada tingkat yang tinggi, buka anak tangga yang tersebar dengan resultante minimal. Di sini diperlukan orkestrasi inisiatif yang baik. Sebagai contoh, ketika teknologi informasi menjadi salah satu pendorong perubahan, sudah seberapa serius sisi ini didesain. Ekstrimnya, jika koneksi Internet saja masih membuat sakit kepala setiap hari, bagaimana kita bisa membangun layanan baru di PT?

Keempat, kebijakan pemerintah yang mendukung diperlukan. Sebagai contoh, PT didorong melakukan demokrasitasi pendidikan tinggi sehingga menjangkau sebanyak mungkin anak bangsa dengan bantuan teknologi informasi, dengan pendidikan jarak jauh. Tetapi ketika isu rasio dosen-mahasiswa konvensional masih menjadi patokan, gerak ke arah demokratisasi pendidikan tentu akan terbatasi. Energi dosen juga sudah seharusnya diarahkan ke arah pengembangan ilmu dan teknologi, dan tidak banyak tersita ke ranah administratif. Dalam hal ini, perlu ada terobosan kebijakan, yang tentu saja tidak boleh mengorbankan kualitas.

Kelima, memang betul ada kecenderungan bahwa ke depan banyak profesi yang akan sirna dan muncul profesi baru yang saat ini bahkan masih sulit diraba. Tetapi, dalam situasi apapun, manusia adalah pemegang kuncinya. Universitas 4.0 seharusnya juga memberi perhatian untuk mengembangkan kompetensi lulusan. The World Economic Forum mengidentifikasi kompetensi lulusan PT pada masa depan yang akan menjadikannya adaptif. Termasuk ke dalam kompetensi tersebut adalah kemampuan memecahkan masalah kompleks, pemikiran kritis, kreativitas, manajemen manusia, orientasi layanan, dan fleksibilitas kognitif. Pertanyannya: apakan PT sudah menyiapkan program intervensi sistematis untuk mengembangkan kompetensi lulusan ke arah sana?

Tulisan ini menghadirkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Pertanyaan kritis tersebut diharapkan dapat menghangatkan pemikiran para pemimpin PT dan memantik diskusi lanjutan yang produktif, untuk menghasilkan imaji baru. Niatnya adalah menjaga kehadiran PT tetap relevan dalam konteks dan zamannya. Semoga.

Tulisan ini telah dimuat dalam Kolom Analisis Harian Kedaulatan Rakyat pada 29 Agustus 2018.